GORONTALO – Rabu (20/21), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo resmi melaksanakan tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024. Sebanyak 174 peserta yang telah lolos tahap sebelumnya akan mengikuti tes psikotes di Kantor Wilayah dan tes kesehatan serta pemeriksaan fisik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo pada tanggal 20-21 November 2024.

Untuk pelaksanaan psikotes pada hari pertama, peserta terbagi dalam empat sesi.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Veiby S. Koloay dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hadiyanto.

Dalam sambutannya, Pagar Butar Butar mengingatkan peserta untuk menjaga kesehatan dan konsentrasi selama mengikuti seluruh tahapan seleksi. “Saya berharap seluruh peserta dapat menjalani tes psikotes ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab, guna mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat mengerjakan dan tetap semangat,” ujar Pagar Butar Butar.

Proses seleksi kompetensi bidang ini merupakan bagian dari rangkaian panjang penerimaan CPNS yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga profesional yang mampu mendukung kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Panitia seleksi memastikan bahwa seluruh prosedur seleksi dilakukan secara transparan dan objektif.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Administrasi, Veiby S. Koloay selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah turut memberikan arahan terkait tata tertib dan teknis pelaksanaan tes psikotes. Ia menekankan pentingnya disiplin dan ketertiban dalam mengikuti seluruh tahapan tes agar dapat berjalan dengan lancar.

GORONTALO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dalam strategi meningkatkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hari ini melakukan penguatan kapasitas Satuan Tugas SPIP, Selasa (19/11).

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan komitmen ASN dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo termasuk seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kakanwil Pagar Butar Butar dalam sambutannya menjelaskan bahwa penguatan kapasitas satgas SPIP tentunya merupakan upaya konkret memperkuat akar pengendalian, sebab satgas SPIP merupakan pilar utama organisasi yang mengorkestrasikan instrumen hukum dan kebijakan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan organisasi.

“Menggandeng Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan BPKP Perwakilan Gorontalo ini, terdapat harapan besar agar kiranya seluruh anggota satgas SPIP baik di entitas Kantor Wilayah dan juga Unit Pelaksana Teknis bertambah wawasannya, terbuka pola pikir dan semakin mantap dalam bersikap”, tutur Pagar Butar Butar.

“Awal tahun 2025 sudah diambang mata, para anggota satgas ini bisa merumuskan kebijakan anti fraud dan anti korupsi sebagai dasar dan grand design pengendalian korupsi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, dimana muara akhirnya adalah kita bisa berkontribusi positif dalam peningkatan nilai IEPK dan maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM yang sama kita cintai”, jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Administrasi Veiby S. Koloay selaku pejabat penanggungjawab tusi pengendali SPIP di wilayah menyampaikan laporannya, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tahapan proyek perubahan PKN II angkatan 38 yang saat ini sedang diikutinya.

"Kami sebagai project leader merasa penting mengangkat tema berkaitan dengan SPIP dalam RPP, mengingat sampai saat ini nilai maturitas SPIP khususnya di Kanwil Kemenkumham Gorontalo belum mencapai target yang telah ditentukan Kemenkumham pusat", ujar Veiby S. Koloay.

Hadir pada kegiatan ini Kepala Divisi Pemasyarakatan Sulardi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hadiyanto, serta Para Kepala UPT dan jajaran Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

Kegiatan ini juga diikuti oleh 40 orang peserta dari Kantor Wilayah Kemenkumham dan 8 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian.

GORONTALO – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo mengikuti secara virtual kegiatan Kick Off Meeting Pelaksanaan Audit Transisi Kementerian Hukum dan HAM secara virtual, Selasa (19/11).

Hadir pada kegiatan ini, Kepala Bagian Umum Moh. Yani dan Pelaksana pada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Gorontalo.

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Reynhard Silitonga dalam membuka kegiatan mengungkapkan tujuan dilaksanakannya audit ini antara lain memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan yang diterapkan selama transisi mematuhi regulasi yang berlaku.

"Pertama untuk menilai kepatuhan, memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan yang diterapkan selama transisi mematuhi regulasi yang berlaku," ungkap Reynhard.

"Kemudian untuk meningkatkan efisiensi. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi operasional".

"Selanjutnya, mengelola risiko. Menilai dan mengelola resiko yang mungkin muncul selama proses transisi," katanya.

Selain itu, Reynhard juga menyampaikan audit ini untuk menjamin stabilitas guna memastikan bahwa transisi tidak mengganggu pelayanan publik dan fungsi utama Kementerian.

Program kerja audit mencakup tiga bidang, yakni bidang sumber daya manusia, bidang aset, BMN dan pengadaan barang/jasa serta bidang keuangan, dan akan berlangsung mulai 19 November 2024 sampai dengan 27 Desember 2024.

Sebagai objek audit, seluruh Unit Eselon I di tiga Kementerian dan beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menguatkan arahan Irjen. Ia berharap masa transisi dapat berjalan dengan baik, cepat dan tepat sasaran.

Dia juga berharap Kemenkumham yang terpisah karena perubahan organisasi bisa semakin optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Terkait pelayanan audit, Sekjen meminta seluruh unit yang diaudit dapat bekerjasama dan berkonsultasi agar analisis yang dihasilkan sesuai harapan.

GORONTALO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo tengah gencar mempersiapkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 bertempat di Aula Pengayoman Kanwil Gorontalo.

Pada pertemuan ini membahas teknis pelaksanaan tes psikologi dan kesehatan yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 20-21 November 2024.

Selain itu berbagai aspek penting lainnya dibahas secara mendalam, mulai dari mekanisme jalannya tes serta penyiapan sarana dan prasarana, ruangan, alat, hingga tenaga ahli yang akan terlibat dalam proses seleksi.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan objektivitas pelaksanaan tes, sehingga diperoleh calon pegawai negeri sipil yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki kondisi kesehatan yang prima.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar dalam arahannya menyampaikan "Proses seleksi ini harus dilaksanakan secara profesional dan transparan. Semua pihak, baik itu panitia pusat, panitia daerah, maupun tenaga medis dari Rumah Sakit Aloei Saboe, harus saling berkoordinasi dengan baik untuk memastikan kelancaran setiap tahapan tes," ujar Pagar Butar Butar.

Rapat ini dihadiri Kadiv Administrasi, Veiby S. Koloay selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS, Kadiv Yankumham Hadiyanto selaku Koordinator SKB dan seluruh panitia daerah, Biro SDM dan perwakilan RSUD Aloei Saboe Kota Gorontalo.