GORONTALO - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo tengah berduka karena wafatnya salah satu insan pengayoman terbaik.

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo, Irfan Ibrahim Sofan meninggal dunia pada pukul 22.30 WITA di Rumah Sakit Umum Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Upacara pelepasan diselenggarakan pada pukul 04.30 WITA di Halaman Depan Rumah Sakit tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Pagar Butar Butar menjadi Inspektur Upacara dan Kepala Subbidang Pengelolaan Basan, Baran dan Keamanan, Wahyu Nurhayanto sebagai komandan upacara.

Upacara dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis bersama jajaran.

Setelah upacara, jenazah dihantar langsung Kepala Kantor Wilayah bersama jajaran ke Bandara Djalaludin Gorontalo untuk selanjutnya diberangkatkan ke Subang, Jawa Barat.

GORONTALO - Dalam rangka penanggulangan kemiskinan jangka panjang dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penurunan angka stunting di Kabupaten Bone Bolango, pemerintah di daerah tersebut mengambil langkah dan merumuskan pedoman kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah yang terintegrasi.

Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan mengirimkan permohonan Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, pembulatan konsepsi rancangan Peraturan Bupati.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi pada Jumat (2607), bertempat diruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan dibuka oleh Kepala Divisi Yankumham, Hadiyanto dihadiri oleh tim harmonisasi kelompok kerja (Pokja 2) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Gorontalo.

Sementara dari perangkat daerah Kabupaten Bone Bolango hadir Staf Ahli Bupati Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone Bolango, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hadiyanto mendorong percepatan proses harmonisasi untuk memastikan Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango ini harmonis dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, sehingga secepatnya segera diundangkan guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango.

GORONTALO – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo mengikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 secara virtual, Jumat (26/07).

Bertempat di ruag rapat Kakanwil, kegiatan ini diikuti Kepala Kantor Wilayah Kemenkumkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar, Kepala Divisi Administrasi, Veiby S. Koloay, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Endang Lintang Hardiman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hadiyanto, serta pejabat Administrator dan pejabat Pengawas Kanwil Gorontalo.

Pada kegiatan ini, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023, tidak ditemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian LK Kemenkumham. Oleh karena itu, LK Kemenkumham tahun 2023 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras tim pemeriksa BPK RI yang terus mendorong institusi yang dipimpinnya melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang disampaikan melalui berbagai rekomendasi dan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

"Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tepat seluruh rekomendasi BPK. Hal ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Yasonna

“Kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, agar tidak berpuas diri atas keberhasilan capaian Opini WTP Tahun 2023, namun menjadi pendorong semangat untuk berkinerja lebih baik dalam rangka mempertahankan capaian opini WTP di masa yang akan datang.” tegas Yasonna

GORONTALO - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program Golden Visa, sebuah inisiatif yang dirancang untuk menarik investasi asing dan memperkuat ekonomi nasional.

Peluncuran Golden Visa yang diadakan di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan Jakarta ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laolly dan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, Kamis (25/07).

Hadir pada kegiatan ini beberapa Menteri dan Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, Duta Besar Kenegaraan, perwakilan bisnis internasional serta jajaran Pimpinan Internal Kemenkumham.

Tidak ketinggalan hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar didamping Kepala Divisi Keimigrasian, Friece Sumolang.

Golden Visa Indonesia menawarkan izin tinggal jangka panjang bagi investor asing yang memenuhi syarat investasi tertentu di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menarik miliaran dolar investasi ke sektor-sektor penting seperti teknologi, infrastruktur dan pariwisata.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini tidak banyak negara yg memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, stabilitas politik terjaga, bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah. Sebaliknya Indonesia memiliki semua itu, harusnya bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan.

"Artinya, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan, bisa menjadi tujuan para global talent untuk berkarya. Semua itu akan memberikan multiplier effect besar buat negara, mulai dari capital gain, kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan lain-lain," ucap Jokowi.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan sambutan. Ia menekankan pentingnya Golden Visa sebagai alat untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Program ini juga bertujuan untuk memudahkan akses bagi para investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Golden Visa merupakan suatu kebijakan adaptif dan responsif dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai jawaban dari inovasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan dan fasilitas kepada warga negara asing untuk berada dan tinggal di Indonesia.

Melalui kebijakan Golden Visa semakin mempertegas posisi strategis Indonesia di mata kancah Internasional.

Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tokoh dunia, investor internasional, talenta-talenta dunia, serta diaspora Indonesia untuk datang, berkontribusi, dan turut serta membangun Indonesia.

"Implementasi kebijakan tersebut membawa satu optimisme baru bagi para pelaku bisnis dan investor untuk mendapatkan kenyamanan dan kepastian berinvestasi di Indonesia," tutup Yasonna.

Dalam peluncuran ini dilakukan penyerahan secara simbolis produk Golden Visa kepada Shin Tae-yong, Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia.