Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melaksanakan presentasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM, Selasa, (30/04).
Dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar dalam sambutannya menjelaskan bahwa SIPKUMHAM sebagai mesin riset yang berbasis artificial intelligence dibangun dengan inovasi crawling engine untuk mengumpulkan informasi yang bersumber dari internet, media daring dan sosial dengan pengumpulan data dilakukan secara otomatis dan setiap waktu.
Penelitian ini memfokuskan pada kategori permasalahan hukum dengan tema “Analisis Hukum Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Gorontalo.
Pagar Butar Butar menyampaikan
meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas telah disahkan 8 tahun lalu, perubahan paradigma untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai cara menyikapi situasi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan tersendiri
Apalagi terhadap penyandang disabilitas yang di dalam undang-undang tersebut dimaknai termasuk dalam kondisi skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. berbagai jenis disabilitas sering kali dijauhi dari berbagai interaksi sosial dan juga menjadi alasan menghambat mereka dalam menikmati hak-haknya sebagai manusia.
"Kondisi ini diperburuk dengan cara penggambaran mereka sebagai sosok yang aneh atau berbahaya bagi masyarakat sehingga mereka bahkan dipasung atau dikucilkan, hidup dalam kondisi serupa tahanan, dan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan" ujarnya.
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh tim sipkumham, bahwa pada tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, jumlah tenaga pekerja penyandang disabilitas meliputi sebanyak 7 (tujuh) orang telah bekerja di Kota Gorontalo, 1 (satu) orang telah bekerja di Kabupaten Pohuwato, 43 (empatpuluh tiga) orang telah bekerja di Kabupaten Gorontalo Utara yang sebahagian besarnya berprofesi sebagai petani, penjaga toko kue, sopir, cleaning service sekolah dan di apotik, penyablon dan office boy di salah satu hotel. Jumlah ini sangatlah minim bila dibandingkan dengan jumlah total penduduk di Provinsi Gorontalo yang mencapai + 1.166 juta (sensus 2019).
Selain itu, penerimaan 900 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru dilantik di Provinsi Gorontalo, tidak terdapat satu orang pun penyandang disabilitas. Padahal baik dalam UUD 1945 maupun pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Disabilitas, telah memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas sebesar 2% untuk memperoleh hak bekerja.
"Semoga melalui kegiatan ini, implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Provinsi Gorontalo. dapat memberi kontribusi yang nyata bagi pihak-pihak tersebut", tutur Pagar diakhir sambutannya.
Dipandu oleh moderator Martvina Sapii Penyuluh Hukum Muda, kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hadiyanto, Kepala Bidang HAM I Gede Sandy Gunasta , sementara hadir virtual perwakilan Biro/Bagain Hukum provinsi/kabupaten/kota se Gorontalo, pimpinan OPD, lembaga yang menangani masalah disabilitas dan mitra terkait lainnya.
Sementara itu narasumber yang memberikan persentase kali ini dari Fakultas Hukum Unisan Gorontalo, Dr Darmawati dan JBI NUR Triska Awaliyah Lukum.
