GORONTALO - Rapat kerja teknis ini merupakan momen seluruh pengemban tugas pengelola pengadaan barang dan jasa serta pengelola barang milik negara untuk melakukan strategi guna meningkatkan nilai pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif termasuk administrasi BMN yang andal.
Hal ini disampaikan Kepala Biro BMN dan PBJ Setjen Kemenkumham, Aman Riyadi ketika membuka Rapat Kerja Teknis Pengelolaan BMN dan PBJ di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Vertu Harmoni Jakarta, Selasa malam (16/07).
Aman Riyadi menekankan dalam pengelolaan BMN agar memperhatikan pengelolaan administrasi, karena ini akan mempengaruhi nilai Indeks Reformasi Birokrasi apabila nilai pengelolaan BMN mengalami penurunan.
Ia mencontohkan dibeberapa daerah terdapat aset Kemenkumham yang belum selesai pengurusan administrasi, sehingga ini memerlukan perhatian khusus untuk penyelesaiannya.
Aman berharap melalui Rakernis ini dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pimpinan untuk mengambil kebijakan dan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan BMN di Kemenkumham.
Kegiatan Rakernis ini diikuti Kepala Bagian Umum, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, PPK dan PPBJ seluruh Indonesia.
Ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar mengatakan akan mendukung sepenuhnya penertiban aset termasuk administrasi pengelolaan BMN khususnya di lingkungan Kanwil Gorontalo.
