Kakanwil Kemenkumham Gorontalo Dilantik Sebagai MKNW Periode 2022 – 2025 Oleh Menkumham

 IMG 20221026 WA0002IMG 20221026 WA0002IMG 20221026 WA0002

Jakarta – Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta (26/10), Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengambil sumpah dan melantik Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Periode Tahun 2022-2025. Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dilantik terdiri dari tiga unsur yaitu unsur pemerintah, unsur ahli/akademisi dan unsur notaris.

 

MKNW merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, agar kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dapat diwujudkan melalui keberadaan majelis kehormatan notaris sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan jabatan notaris. 

 

Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara oleh peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

 

Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Gorontalo yang dilantik dan diambil sumpah adalah Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo Heni Susila Wardoyo dan Kadivyankumham Hadiyanto (unsur pemerintah), Mohamad Nizar Mahmud, Ardy Chandra dan Ivana Iring Restu Lahay (unsur notaris) serta Suhardjono dan Arjayati Rahim (unsur ahli/akademisi).

 

Selain melantik Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Menteri Hukum dan HAM juga melantik Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) perpanjangan periode Tahun 2022-2023. 

 

Saat melantik dan mengambil sumpah tersebut, Yasonna menyampaikan amanatnya agar untuk bertugas secara profesional, jujur tegas dan responsif terhadap tuntutan yang muncul dari masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap notaris.

 

Dalam sambutannya, Yasonna menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya “to set the right course” untuk beradaptasi dengan perkembangan kondisi global diantaranya adalah membangun infrastruktur hukum, sistem ekonomi dan fiskal yang dapat dipercaya oleh masyarakat global. 

 

Dengan adanya kepercayaan ini dapat meningkatkan aktifitas ekonomi, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi mata uang rupiah dari depresiasi serta menurunkan ancaman tindak kriminal antar negara.

Lebih lanjut Yasonna menyampaikan usaha pemerintah untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan bergabung kedalam Financial Action Task Force (FATF). 

 

“Dalam rekomendasi FATF, notaris menjadi salah satu unsur yang dievaluasi perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selama proses Mutual Evaluation Review (MER), aktivitas notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menjadi perhatian dan diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan,” ujar Yasonna.

 

Setelah dilantik dan dimabil sumpah, Heni Susila Wardoyo bersama anggota MKNW lainnya berjanji akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggungjawab. 

 

“Fungsi pengawasan dan pembinaan notaris yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris harus dijalankan dengan profesional dan bertanggung jawab,” kata Heni usai pelantikan.

 

Setelah acara pelantikan, dilanjutkan dengan Diskusi Panel dengan MPPN, PPATK, MKNP, Kepolisian, Kejaksaan dan Satgas BLBI dengan tujuan memberikan penguatan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkait pemberian persetujuan dan penolakan pemanggilan notaris.


Cetak   E-mail