Visi, Misi, dan TATA NILAI

VISI, MISI, dan TATA NILAI

VISI MISI

PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

visi negara

Kementerian Hukum dan HAM menuangkan visi misi pembangunan nasional tersebut dalam Visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

KETERKAITAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMN, VISI MISI PRESIDEN, VISI MISI KEMENKUMHAM DAN VISI MISI INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan bahwa isu strategis pembangunan hukum ada 4 (empat) pilar yaitu :

visi negara1

ISU STRATEGIS RPJM TAHUN 2020 s.d. 2024

Dengan 4 (empat) arah kebijakan pembangunan hukum dibidang yaitu :
 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM

visi negara2

Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Innovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

 

MISI :

Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirumuskan ke dalam 5 (Lima) Misi, antara lain :

  1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
  2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
  3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
  4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
  5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
  6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
  7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

TATA NILAI

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

    1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;
    2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
    3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
    4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
    5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Cetak   E-mail