Gorontalo – Senin, 15 Agustus 2022. Negara wajib untuk memenuhi serta melindungi hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan. Jaminan terhadap hak atas status kewarganegaraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Konstitusi (UUD 1945).
Terkait tersebut, permasalahan banyak muncul ketika membahas tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sehingga menimbulkan kewarganegaraan ganda. Sebagai otoritas yang berkewajiban memberikan Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum terus berupaya membangun pemahaman tentang manfaat layanan penetapan status kewarganegaraan dan layanan pewarganegaraan, serta persyaratan dan prosedur yang berlaku bagi masyarakat pengguna layanan tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Yuniar Kurniawaty dan tim melaksanakan Verifikasi Data Kewarganegaraan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Dalam pertemuan tersebut Kasubbid Pelayanan AHU menjelaskan bahwa tim mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Pohuwato ada Warga Negara Asing (WNA) yang melaksanakan kawin campur dengan penduduk lokal dan telah memiliki anak. Hal ini dibenarkan oleh Slamet yang telah memiliki data bahwa ada 2 WNA yang melakukan kawin campur dimaksud, satu WNA berasal dari Tiongkok dan satunya lagi berasal dari Malaysia. Sementara untuk Kabupaten Boalemo setelah dilakukan verifikasi tidak terdapat Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Boalemo.
