Gorontalo – Bertempat di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah, kegiatan ini merupakan yang kedua dimana pada tahun ini peraturan daerah yang di Analisis dan Evaluasi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian atas Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Gorontalo, Rabu (10/08).
Kegiatan FGD kali ini dibuka oleh Kepala Divisi Admnistrasi, Burhazier Zamda serta dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, Rustam Sakka, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Jefri Pakaya, Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Perda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perindagkop, SATPOL PP Provinsi Gorontalo serta Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Dalam FGD Analisis dan Evaluasi ini materi yang didiskusikan terkait dengan materi pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian atas Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Gorontalo yang dianalisis dan dievalusi menggunakan enam dimensi yaitu Ketepatan Jenis PUU, Disharmonisasi Pengaturan,Kejelasan rumusan,Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan dan Pelaksanaan Efektifitas Pelaksanaan PUU.
