Gorontalo - Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ke-77, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan Penguatan dan Peningkatan Pengetahuan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan serta Bimbingan Teknis Digitalisasi Pembentukan Regulasi. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari mulai Tanggal 25,27 dan 28 Juli 2022. Seluruh rangkaian ini diikuti oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran di seluruh Indonesia.
PLT. Direktur Jenderal Perturan Perundang-undangan, Dhahana Putra pada sambutannya mengatakan bahwa pada dalam rangka peringatan HDKD Ke-77 ini akan dilakukan Harmonisasi 77 Rancangan Peraturan Daerah. Beliau menyampaikan bahwa suatu regulasi peraturan perundang-undangan ditujukan untuk mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional sehingga perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Sejalan dengan hal tersebut, para perancang peraturan-perundangan memiliki peranan strategis dalam menjaga kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat, serta menjaga kesesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Diharapkan melalui serangkaian kegiatan ini, akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kemampuan, pemahaman, serta keterampilan seluruh perancang peraturan perundang-undangan di Indonesia. “Ini juga menjadi momentum bagi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam memberikan Bimbingan Teknis Digitalisasi Pembentukan Regulasi yang sejalan dengan program nasional pemerintah yakni percepatan transformasi digital nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan,” pungkas Dhahana.
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti menyampaikan materi mengenai Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perturan Kepala Daerah.
