Gorontalo – (21/4) Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo pada hari ini tanggal 21 April 2022. Kunjungan dipimpin Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A., Ketua Komisi III DPR RI dan diikuti oleh beberapa anggota Komisi III DPR RI dari berbagai fraksi.
Kunjungan kerja Reses Komisi III DPR RI ke Gorontalo dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja Komisi III DPR RI yang berada di Gorontalo salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.
Dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, tim Komisi III DPR RI menyerap sejumlah aspirasi dan masukan serta ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo seputar permasalahan dibidang pemasyarakatan, keimigrasian dan pelayanan hukum dan HAM.
Pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup ini, dibuka oleh Ketua Komisi III DPR RI yang menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan ini tidak ada suatu keputusan apapun melainkan menjadi bahan untuk rapat internal Komisi III DPR RI mendatang.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo didampingi pimpinan tinggi pratama, kepala UPT, serta pejabat administrator menyampaikan paparan jawaban mengenai beberapa pertanyaan yang telah diberikan Tim Komisi III DPR RI sebelumnya. Heni memberikan penjelasan atas pertanyaan mulai dari anggaran hingga pengawasan dibidang permasalahan pemasyarakatan, efektivitas kinerja TIMPORA, dukungan terhadap pembentukan dan harmonisasi perda, kinerja dalam sistem pelayanan publik, hingga upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas SDM.
Setelah Heni menyampaikan pemaparan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Komisi III DPR RI dengan kepala kantor wilayah dan jajaran. Pada akhir tanya jawab, Ketua Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa timnya telah mendapatkan penjelasan yang cukup bagus dan komprehensif. Menurutnya, pertemuan ini sangat memberikan banyak masukan dan evaluasi yang akan disampaikan juga kepada Menteri Hukum dan HAM.
