Gorontalo – Pengawasan keimigrasian, khususnya pengawasan orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 merupakan salah satu tugas dan fungsi imigrasi yang salah satu bentuk pelaksanaannya dilakukan secara bersinergi dengan instansi terkait dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dan kecamatan dengan membentuk tim pengawasan orang asing (TIMPORA). Berdasarkan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Gorontalo melalu Divisi Keimigrasian menggelar rapat timpora tingkat provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Hotel Grand Q Gorontalo pada hari Kamis (17/3).
Kegiatan dibuka dengan laporan ketua panitia yang disampaikan oleh Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, James S.J. Sembel dan dilanjutkan sambutan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo. Melalui sambutannya, Kakanwil memperkenalkan diri sebagai Kakanwil Kemenkumham Gorontalo yang baru, ini adalah hal pertama beliau memberikan sambutan sejak dilantik menjadi Kakanwil. “Ini suatu hal yang berkesan buat saya dapat memberikan penguatan kepada Timpora untuk sambutan pertama saya” tutur Kakanwil
Melanjutkan sambutannya Kakanwil menyampaikan bahwa tujuan utama dari pembentukan Timpora adalah untuk melakukan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan orang asing di tingkat provinsi Gorontalo, sehingga dapat dihindari terjadinya tindakan-tindakan yang bersifat tumpang tindih antar instansi terkait dalam penegakan hukum terhadap orang asing. “Saya optimis seluruh petugas imigrasi dilingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo dan stakeholder terkait di provinsi Gorontalo akan selalu mengawal dan terus berperan aktif mengenai pengawasan masuknya orang asing ke Indonesia” tutur Kakanwil.
Kegiatan ini diikuti oleh empat puluh orang peserta anggota Timpora provinsi Gorontalo terdiri dari jajaran keimigrasian, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
