Tilamuta - (8/2), Demi efektivitas waktu, selepas memberikan pengarahan kepada jajaran petugas Lapas Boalemo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Hantor Situmorang, melanjutkan agenda kegiatan lainnya. Bertempat di ruang kerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Boalemo, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto, dan Kepala Bagian Umum, Candra F. Achmad, menghadiri secara virtual melalui video conference kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 oleh BPK RI yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah ini terkait.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM siap mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Sejak tahun 2015-2020 Kemenkumham telah mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kami berharap laporan keuangan tahun 2021 ini, opini WTP dapat terus dipertahankan sebagaimana yang telah diraih sebelumnya.” ujar Menkumham dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Menkumham juga menyampaikan mengenai upaya yang harus dilakukan dalam menciptakan laporan keuangan yang baik, profesional dan akuntabel. "Upaya tersebut adalah pertama selalu tindak lanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK, kedua yaitu Kepala Satker selaku pimpinan selalu berikan dukungan dan penguatan integritas kepada jajarannya agar bertanggung jawab dalam setiap laporan keuangan yang dibuat. Ketiga adalah terus menerus melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja dan evaluasi atas PIPK, dan terakhir yaitu lakukan bimbingan teknis secara berjenjang terkait pertanggungjawaban laporan keuangan dan BMN," jelasnya.
Menutup sambutannya, Menkumham berpesan kepada seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM baik ditingkat pusat maupun kantor wilayah agar senantiasa mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK. Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, segera lakukan komunikasi dengan tim BPK.
Sementara itu pimpinan BPK RI, Hendra Susanto, dalam pengarahannya mengatakan bahwa ruang lingkup dari pemeriksaan BPK tidak akan terbatas pada laporan keuangan, realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, dan laporan operasional selama tahun 2021, tetapi juga meliputi realisasi refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta alokasi tambahan anggaran Kemenkumham dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
