Gorontalo – Senin Pagi (13/3), Rencana Kerja dan Anggaran adalah dua elemen penting yang tidak terpisahkan dalam menunjang kinerja instansi pemerintah, sehingga baik buruknya kinerja suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari indikator capaian kinerja sesuai Disbursment Plan. Keberhasilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperoleh peringkat pertama dalam Penghargaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 tentunya tak lepas dari Rencana Kerja dan Anggaran yang baik. Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 dengan tema : “Perencanaan dan Penganggaran yang E-Gov PASTI Nyata”.
“Maksud dan tujuan penyelenggaraan Rakor ini yaitu menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 agar tepat sasaran dan efisien, tidak sekedar mengira-ngira tetapi memiliki suatu standar pengukuran yang jelas. Para operator yang mendapat tugas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran harus menghitung dengan tepat, bukan hanya copy-paste dari anggaran tahun sebelumnya”, sambut Kepala Divisi Pemasyarakatan, Lilik Sujandi yang mewakili Kepala Kantor Wilayah dalam acara pembukaan. Rapat Koordinasi yang berlangsung selama dua hari (13-14 Maret 2017) diikuti oleh 23 peserta dari Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo dan menghadirkan narasumber dari beberapa Unit Utama yang membimbing langsung dalam penyusunan. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah, Muhammad Said sebagai Penanggung Jawab dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Mananga P. Biantong selaku Ketua Panitia mengharapkan agar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 lebih efektif dan efisien. (Humas Kanwil Gorontalo)