Gorontalo - (06/02) Pencapaian keberhasilan suatu organisasi termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo tidak luput dari perencanaan yang matang sampai dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan barometer yang jelas sebagai indikator pengukuran keberhasilannya sehingganya bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM RI, Depok Jawa Barat, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Biro Perencanaan telah melaksanakan kegiatan Supervisi Belanja Modal dan Belanja Sewa serta Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

Kegiatan yang direncanakan selama satu pekan ini merupakan momen penilaian terhadap usulan belanja modal dan belanja sewa yang telah diajukan oleh seluruh satuan kerja Kantor Wilayah se Indonesia yang dirangkaikan dengan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang telah tersusun.

Output dari kegiatan ini akan dijadikan sebagai telaahan masing masing Kantor Wilayah beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis dibawahnya dalam melakukan pembenahan dan peningkatan grafik kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi dan amanat pemerintahan sebagaiamana tertuang dalam nawacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Untuk Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo sendiri dalam kegiatan ini mengirimkan utusannya sebanyak 5 orang dengan formasi 1 orang dari Bagian Pelaporan, 2 orang dari Bagian Perencanaan Anggaran serta 1 Orang dari Pengelola BMN dengan ketua tim Wisje Nancy Tute selaku Kepala Subbagian Program dan Pelaporan.

“Tugas kami memang tidak mudah, akan tetapi kami yakin dengan support dari seluruh operator dan kawanckawan di wilayah, serta bimbingan dan arahan dari para senior dan mitra strategis kami Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal, kami akan mampu melaksanakan amanat tersebut” Tutur Wisje saat mengawali paparannya didepan Tim Supervisi.