Kemenkumham Gorontalo Laksanakan Harmonisasi 7 Ranperbup Kabupaten Boalemo

Gorontalo – (30/01) Bertempat di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diselenggarakan Harmonisasi 7 Ranperda Kabupaten Boalemo yaitu, Ranperbup Tentang Manajemen Talenta ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo; Ranperbup Tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah; Ranperbup Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil; Ranperbup Tentang Tata Kelola Kebutuhan Pegawai dan Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo; Ranperbup Tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah; Ranperbup Tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Secara terbuka dan Ranperbup Pendampingan dan Perlindungan Hukum ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Rapat harmonisasi ini dibuka Kakanwil Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo diwakili Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Jefri Pakaya didampingi Perancang PUU Kanwil Kemenkumham Gorontalo.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah terdiri dari Kapala Bagian, Kepala Badan, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo serta Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Kanwil Kementerian Hukum dan HAIM Gorontalo.

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Perencanaan kebutuhan pegawai adalah proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah SDM, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi PNS berdasarkan Analisa beban kerja.

Sistem pola karir di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dianggap perlu diatur dan dibentuk karena akan menjadi acuan dalam merencanakan jalur dan pengembangan karir setiap PNS.

Selain itu, mekanisme Promosi dan Mutasi PNS merupakan proses yang selalu menimbulkan konflik kepentingan dan menjadi perhatian khusus di masyarakat sehingga dianggap perlu untuk mengatur mekanismenya.

Sehingga penyusunan Rencana Kebutuhan ini menjadi sangat urgen untuk di bentuk Peraturan Bupatinya menjadi sebuah regulasi yang lengkap dalam mewujudkan proyeksi kebutuhan PNS yang memadai.

Diakhir pertemuan, pemrakarsa dari rancangan peraturan bupati ini akan segera menindaklanjuti hasil harmonisasi yang dilakukan pada kali ini.