Gorontalo - Kamis (28/07) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo lakukan pemutakhiran data PPNS di Pemda Kabupaten Bone Bolango.
Dalam rangka peningkatan layanan administrasi hukum umum di wilayah dan optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data PPNS di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM lakukan pemutakhiran data PPNS di Kantor Satpol PP Bone Bolango.
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Yuniar Kurniawaty beserta tim ini, melakukan pemutakhiran data PPNS dari tahun 2016-2022. Di terima oleh Kepala Satpol PP Endang Gobel di ruang kerjanya, Yuniar Kurniawaty menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui data terbaru jumlah PPNS yang ada di Kantor Satpol PP Kabupaten Bone Bolango serta untuk mengetahui apakah PPNS tersebut masih aktif, atau telah mutasi ke satuan kerja lain.
Endang Menjelaskan bahwa PPNS yang ada di Kantor Satpol PP awalnya berjumlah dua orang tetapi karena kurangnya SDM yang ada di Pemda Kabupaten Bone Bolango maka terjadi mutasi beberapa orang pegawai salah satunya PPNS yang ada di Kantor Satpol PP, sehingga PPNS yang ada di Kantor Satpol PP hanya berjumlah satu orang saja.
Endang menambahkan pula bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri PPNS yang di tempatkan di Kantor Satpol PP paling sedikit berjumlah tujuh orang, akan tetapi di Kabupaten Bone Bolango hanya memiliki dua PPNS saja karena kurangnya SDM dan anggaran.
Kegiatan ini sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo yaitu pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo.
Kegiatan Pemuktahiran data PPNS ini dilakukan untuk memberikan data yang akurat, dan terkini agar dapat meningkatkan kualitas layanan manajemen data PPNS yang kini dapat dilakukan melalui aplikasi PPNS Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
