Gorontalo – (14/05) Dalam mendukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo meraih Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej meresmikan studio “Podcast Gorontalo Pasti Bisa Olo” yang disingkat menjadi POLOPALO dan juga meresmikan Klinik Hukum. Prof. Eddy yang menjadi sapaan akrab Wamenkumham RI ini menyempatkan diri menjadi narasumber pada episode perdana POLOPALO dan ini menjadi suatu kehormatan bagi Kanwil Gorontalo.
Selanjutnya, Prof. Eddy menuju ke Aula Kantor Wilayah untuk memberikan penguatan tugas dan fungsi pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Terlihat seluruh pegawai begitu antusias bertemu langsung dengan Prof. Eddy untuk mendengarkan arahan sehingga mendapatkan insight baru.
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo. Dalam sambutannya, Heni mengatakan bahwa kunjungan dinas Wamenkumham RI dalam meninjau langsung jajaran Kanwil Kemenkumham Gorontalo ini menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Selain itu, Heni menyampaikan bahwa kunjungan Prof. Eddy di Negeri Serambi Madinah ini merupakan bukti nyata atas pernyataan Prof. Eddy pada saat penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di BPSDM Hukum dan HAM bulan Desember 2021 lalu yang mengatakan bahwa penempatan pejabat Kemenkumham di Indonesia Bagian Timur bukanlah sebuah bentuk pendisiplinan atau bahkan hukuman, tetapi merupakan tempat para pejabat ditempa, menimba ilmu dan menambah wawasan untuk janjang berikutnya yang lebih tinggi.
Heni juga menambahkan bahwasannya, pelaksanaan tusi Kemenkumham di Gorontalo juga senantiasa dalam membangun nilai-nilai kearifan local yang hidup dimasyarakat, terutama dalam penggunaan istilah local untuk pemberian nama inovasi pelayanan. Kanwil Kemenkumham Gorontalo juga bekerjasama dengan para tokoh adat dan mengglorafikasikan produk-produk Kekayaan Intelektual di Gorontalo seperti Batik Karawo dan Upiya Karanji sebagai seragam pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Gorontalo, “Ini merupakan upaya dalam membantu pengembangan produk lokal agar lebih dikenal luas sebagai bagian dari khasanah kekayaan budaya Nusantara,” ungkap Heni.
Mengingat Kanwil Gorontalo sudah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, Prof. Eddy Ketika ketika memberikan penguatan tugas dan fungsi mengatakan bahwa mempertahankan predikat WBK tersebut lebih sulit daripada meraihnya. Permasalahan pada UPT Pemasyarakatan lebih kompleks dibandingkan satker lain di Kementerian Hukum dan HAM. Prof. Eddy menyampaikan bahwa bahwa beliau bersama Sekretaris Jenderal dan Kepala BPSDM sedang diperintahkan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly untuk merestrukturisasi kurikulum Poltekip dan Poltekkim. Dikarekan pada kurikulum sebelumnya bobot pembelajaran lebih banyak teori daripada praktik lapangan.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Prof. Eddy juga mengajak seluruh ASN dijajaran Kemenkumham untuk mendukung program Indonesia Sentris khususnya dibidang Pemerintahan dimana kualiatas ASN yang ditugaskan di wilayah timur harus sama dengan ASN yang ada di Ibu Kota. Mengakhiri kegiatan penguatan tusi, Prof. Eddy meresmikan aplikasi dan layanan inovasi pada jajaran Kanwil Kemenkumham Gorontalo.
Setelah memberikan penguatan tusi, Wamenkumham bersama rombongan menyempatkan diri untuk sholat dan makan siang di Kantor Wilayah sebelum akhirnya bertolak ke wisata bawah laut Olele.