Gorontalo – Pemerintah tak henti-hentinya dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas sesuai dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional 2014 - 2024, dimana pada akhir periode yaitu Tahun 2025 diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas yang ditandai dengan tidak adanya korupsi, APBN/APBD yang efektif dan efisien, sampai dengan hasil pembangunan nyata yaitu propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan.
Namun, upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan selama ini dianggap belum memberikan manfaat nyata dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional, sehingga dianggap perlu untuk melakukan penajaman pelaksanaan RB dengan Road Map RB 2020-2024, yang lebih komprehensif dan mampu memberikan dampak nyata baik kepada masyarakat maupun terhadap pembangunan nasional.
Salah satu poin dalam penajaman Road Map yang disampaikan oleh Asisten Deputi Perimusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang RBKUNWAS, Agus Uji Hantara dalam rapat ini yaitu fokus RB Tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hilir yaitu Pelayanan Publik, Stunting, Kemiskinan, Lapangan Kerja, Perizinan dan Inflasi.
RB Tematik sendiri yang diusung oleh pemerintah diakhir 2022 ini merupakan Reformasi Birokrasi yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata Kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, dan akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan yang saat ini menjadi Prioritas Presiden.
Sehingga dalam kegiatan rapat ini dijadikan sebagai sarana untuk menyamakan persepsi, internalisasi pemahaman serta penguatan komitmen di seluruh jajaran K/L dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mencapai tujuan Reformasi Birokrasi yang baru yaitu “Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik”.
Dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham, rapat yang dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara ini diikuti oleh jajaran Kemenkumham Gorontalo, hadir Kepala Bagian Program dan Humas Imran Syeya Kaharu, Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI Raman Helingo, serta jajaran pengemban fungsi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah, Senin (6/2).
