Gorontalo - (03/02) Kemenkumham Gorontalo menyambangi Pemprov Gorontalo untuk melakukan audiensi capaian Aksi HAM dan KKP HAM. Kadiv Yankumham Hadiyanto didampingi Kabid HAM I Gede Sandi Gunasta, Kasubbid Juham Rianingsih Kasim dan Tim melakukan koordinasi sekaligus audiensi yang disambut oleh Sutan Rusdi selaku Asisten III di Pemprov Gorontalo.
Tujuan audiensi adalah untuk melaporkan kegiatan Rencana Aksi HAM Tahun 2022 yang berjalan lancar dengan stakeholder dan harapannya kegiatan RANHAM 2023 dapat berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya. Hadiyanto juga menyampaikan terkait Pelayanan Publik berbasis HAM.
“Bahwa Pelayanan Publik berbasis HAM berperan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu perlu adanya instrumen-instrumen HAM yang harus dipenuhi oleh instansi khusus untuk pelayanan publik” Ujar Hadiyanto.
Adapun instrumen-instrumen HAM yang perlu dipenuhi berupa fasilitas bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan dan Lansia. Dan fasilitas Pelayanan Publik berbasis HAM tersebut dapat berupa kursi roda, jalan landai, tempat parkir, ruang bermain ramah anak, ruang laktasi, tempat ibadah dan lain sebagainya.
“Instansi-instansi di bawah Pemprov Gorontalo seperti PTSP sudah melakukan Pelayanan Publik berbasis HAM seperti adanya kursi roda untuk digunakan penyandang disabilitas dan terdapat fasilitas-fasilitas lain, kedepannya untuk UPD lain akan dipersiapkan fasilitas Pelayanan Publik berbasis HAM,” jelas Sutan.
“Ada 8 (delapan) Aksi yang harus dilaporkan langsung ke aplikasi https://serambi.ksp.go.id. Jadi tugas Biro Hukum mengumpulkan seluruh data dukung dari instansi yang kemudian nantinya akan diinput oleh BAPEDA ke dalam aplikasi yang telah disediakan” terang Sandi.
“Adapun yang akan meninjau dan melakukan verifikasi terhadap data dukung yang telah diinput ke aplikasi tersebut adalah Sekretariat Kepresidenan dan akan menjadi penilaian oleh Pemerintah Pusat” tambah Sandi.
Melalui audiensi ini, harapannya dapat dilakukan langkah konkrit oleh Pemprov Gorontalo untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada instansi-instansi UPD untuk memenuhi data dukung terkait kegiatan Aksi HAM.