Gorontalo – Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tahun 2023 telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai tahun merek dengan menargetkan program one village one brand atau satu desa satu merek.
Sikapi hal tersebut, Kamis (2/2) Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Gorontalo dalam mensukseskan program one village one brand mengajak Bank Indonesia untuk melakukan Kerjasama dan kolaborasi khususnya terkait pelayanan Kekayaan Intelektual kepada para pelaku UMKM binaan Bank Indonesia.
Selaras dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tujuan yang sama terkait dengan pemajuan UMKM dalam hal ini di Provinsi Gorontalo. Tentunya ini menjadi momentum yang baik bagi kedua Instansi tersebut untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM bahwa saat ini merek yang mereka miliki merupakan hal penting yang harus dilindungi.
Dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hadiyanto, Ia berharap dengan adanya kolaborasi seperti ini target pemerintah yaitu hadirnya merek unggulan dari setiap desa dapat tercapai diwilayah Provinsi Gorontalo. Hal ini juga tentunya harus didukung oleh kesadaran para pelaku UMKM terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual yang dimiliki, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang berkualitas untuk menjadi bangsa kelas dunia.
Selain itu para UMKM yang merupakan binaan Bank Indonesia ini diharapkan mampu menjadi role model yang dapat membawa pengaruh besar terhadap perkembangan UMKM khususnya di Provinsi Gorontalo.
Dalam giat ini mendampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, hadir Kepala Bidang Pelayanan Hukum Abdullah, Kepala Bidang HAM Sandi Gunasta, Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Mananga P. Biantong, beserta jajaran pengemban fungsi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo.
