Gorontalo - (17/01) Kanwil Kemenkumham Gorontalo melalui Divisi Yankumham melaksanakan koordinasi dengan Pemda Kota Gorontalo terkait pelaporan Aksi HAM dan Pelaporan Kab/Kota Peduli HAM.
Kegiatan koordinasi ini dipimpin oleh Kabid HAM, I Gede Sandi Gunasta didampingi oleh Kasubbid Juham, Rianingsih Kasim dan JFU Bidang HAM.
Tim diterima oleh Kabag Hukum Setda Kota Gorontalo, Siti Dahlia Sarif. Kabid HAM menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi ini terkait hasil Aksi HAM B12 dan Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2022.
I Gede Sandi menyampaikan bahwa pada hasil Aksi HAM B12 kota Gorontalo mendapatkan nilai tertinggi, namun ada salah satu Aksi yang mendapatkan nilai terendah.
Kabag Hukum Menjelaskan memang ada salah satu aksi yang nilainya dibawah yaitu Kelompok Masyarakat Adat di karenakan di Gorontalo sampai dengan saat ini tidak ada kelompok Masyarakat Adat.
Selanjutnya Rianingsih menyampaikan bahwa Kota Gorontalo pada tahun ini belum mendapatkan predikat Kab/Kota Peduli HAM, Ia menambahkan kendala yang di hadapi dalam pengumpulan data dukung, Siti menjaskan bahwa pengumpulan data terkendala dengan OPD terkait yang sering menunda pengiriman data dukung.
Kasubbid Juham menyampaikan pula bahwa untuk Aksi HAM yang tadinya terdapat 6 Aksi namun di Tahun 2023 bertambah menjadi 7 Aksi sehingga mulai dari sekarang sudah mulai mengumpulkan data dukung sehingga dalam penginputan data dukung sesuai batas waktu yang sudah ditentukan.
Kabid HAM juga berharap Bagian Hukum selalu berkoordinasi dengan OPD terkait sehingga tidak mengalami kendala dalam melakukan pengumpulan data, dan Pemerintah Kota Gorontalo di Tahun 2023 ini mendapatkan predikat Kab/Kota Peduli HAM dan mendaptkan nilai tertinggi dalam Aksi HAM.
