Gorontalo – (16/01) Bidang HAM melakukan koordinasi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo, Tim di pimpin oleh Kabid HAM, I Gede Sandi Gunasta di dampingi oleh Kasubbid Juham, Rianingsih Kasim, JFT Penyuluh Hukum, JFT Perancang, JFT Analis Hukum dan Fungsional Umum Bidang HAM.
Koordinasi pertama di Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo, kunjungan di terima oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Gorontalo di ruang kerjanya. Kasubid Juham menyampaikan bahwa hasil aksi HAM 2022 sudah di kirimkan dan sekarang persiapan data dukung untuk tahun 2023.
Kabid HAM menambahkan bahwa koordinasi antar Pemda Kabupaten Gorontalo dan Kemenkumham Gorontalo dapat terus berjalan dengan baik, selain itu juga Kabid HAM menanyakan terkait pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM yang di laporkan pada Kemenkumham Gorontalo.
Kabag Hukum menjelaskan bahwa masalah pelanggaran HAM untuk sementara masih menunggu surat izin dari Dinas PTSP. Selanjutnya koordinasi di lanjutkan ke Dinas PTSP.
Dari hasil koordinasi dengan PTSP, didapatkan informasi bahwa adanya perubahan IMB yg tadinya 7 Meter dri RUMIJA (Ruang Milik Jalan) sekarang aturannya 15 meter dari RUMIJA
PTSP menjelaskan bahwa ada penambahan Bangungan tanpa diurus perijinannya serta sudah dekat dari sempadan sungai dan sudah ada Teguran dari Kementerian PUPR karena dekat dari Sempadan jalan dan sungai.
Namun teguran dan peringatan tidak dihiraukan dan tetap melakukan penambahan bangunan. Pemilik juga tidak kooperatif dalam pengurusan yang bersangkutan hanya mewakilkan dan tidak pernah datang.
Selanjutnya PTSP tidak akan mengeluarkan ijin sepanjang administrasinya belum lengkap dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. PTSP menjelaskan bahwa sepanjang administrasinya lengkap sesuai dengan aturan yang ada, maka pihak PTSP akan mengeluarkan ijin dan bisa di tunggu karena dalam pengurusan kami sudah melalui sistim OSS.
