Gorontalo – (16/01) Kementerian Hukum dan HAM menggelar Launcing Aplikasi Sistem Pelaporan Harta Kekayaan (SERAYA), Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenkumham melalui Inspektorat Jenderal dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pembukaan Kegiatan Aktif Belajar Plus bertempat di Ruang Auditorium Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama Kemenkumham dan Pejabat Tinggi Pratama LPSK.
Kegiatan dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal, Razilu
Dalam sambutannya Razilu menyampaikan untuk menjadikan Inspektorat Jenderal sebagai Center of Excellence yang wajib memberikan Value Added.
Untuk itu, Inspektorat Jenderal perlu secara continue mengoptimalkan fungsi Quality Assurance, Consulting, dan menjadi Strategic Partner dalam mengawal kinerja.
Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, perlu didukung dengan SDM APIP yang profesional dan kompeten.
Untuk itu, Itjen telah secara konsisten berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan kapasitas APIP dengan menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagai amanat undang-undang.
Razilu juga menegaskan aplikasi SERAYA ini merupakan salah satu inovasi yang akan memberikan manfaat yang besar bagi Kemenkumham.
Sebab sebagaimana diketahui, pelaporan LHKASN menjadi salah satu aspek yang akan mengakselerasi nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian, utamanya di komponen penguatan pengawasan.
"Buang jauh-jauh stigma bahwa pelaporan harta kekayaan itu merepotkan, dengan SERAYA ini pelaporan harta kekayaan akan jauh lebih mudah", ujar Razilu.
“Yang merepotkan itu apabila yang kita laporkan sumbernya tidak jelas”. ujarnya.
“Sebaik-baiknya harta adalah harta yang didapatkan dengan cara yang halal, untuk itu, jadikan pelaporan LHKASN ini sebagai prototype perhitungan (hisab) harta di akhirat nanti", tuturnya.
Mengakhiri sambutan, Razilu mengajak kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk bersama-sama bergandeng tangan bekerja cerdas, keras, ikhlas, dan tuntas mewujudkan Keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
