Gorontalo – Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan refleksi akhir tahun 2022 di Kampus Poltekip dan Poltekim Tangerang, Kamis (15/12).
Kegiatan dihadiri langsung Menkumham, Yasonna H. Laoly, para pimpinan tinggi unit pusat dan para Kakanwil seluruh Indonesia.
Kakanwil Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo turut hadir pada kegiatan ini.
Kegiatan diawali dengan penyerahan penghargaan kepada K/L dan pemda serta sertifikat kepada Tim Penilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022 oleh Menteri Hukum & HAM.
Penghargaan kategori K/L dimana, peringkat pertama diraih oleh Kemenkumham, peringkat kedua PUPR, peringkat ketiga BPOM, Badan Standarisasi Nasional.
Dan pada Kategori Pemda peringkat pertama Kab. Buleleng, Peringkat kedua Kab. Belitung Timur dan Peringkat ketiga Kota Depok.
Tim Penilai sendiri terdiri dari Staf Ahli Penguatan RB, Biro Perencanaan, Kapusbangdatin, Dir. Harmonisasi PUU 1, Dir. Harmonisasi PUU 2, Dir. Fasilitasi Perancangan Perda, Kapus JDIH Nasional BPHN dan Kapus Analisis BPHN.
Kegiatan dibuka oleh Menkumham, dalam sambutannya mengatakan tahun 2022 adalah masa pemulihan dan transisi.
Pemulihan dari pandemi menuju endemi, serta transisi dari work from home (WFH) menjadi work from office (WFO) secara penuh.
Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 pun menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional.
“Alhamdulillah, puji tuhan kita berhasil menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham, sehingga yang terdampak Covid-19 berada dibawah 1 persen pada tahun 2022 ini,” kata Yasonna mengawali sambutannya.
Selain itu, kata Yasonna, salah satu keterlibatan Kemenkumham dalam event besar di tahun ini adalah Presidensi G20, yaitu sebuah forum internasional yang merupakan wahana kolaborasi antarnegara untuk bersama merumuskan rekomendasi kebijakan yang menyediakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia.
Tujuannya adalah untuk dapat pulih secara berkelanjutan, dan inklusif di tengah krisis global pasca pandemi.
Kemudian, pencapaian terbesar Kemenkumham di bidang pembentukan regulasi adalah dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 6 Desember 2022.
Sebagaimana kita ketahui, KUHP adalah UU paling lama yang berlaku di negeri ini, yaitu sejak tahun 1918. Ada banyak persoalan di dalamnya yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika yang ada saat ini.
“Proses pembaharuan dan pengubahan (revisi) telah lama dilakukan, sejak 59 tahun yang lalu, mulai tahun 1963 hingga saat ini. Seluruh tahapan dilakukan secara cermat, penuh kehatihatian, transparan, partisipatif, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan telah mengadopsi berbagai gagasan dari publik,” ujarnya
Pada kesempatan ini, Menkumham juga menyampaikan capaian kerja Kemenkumham lainnya sepanjang tahun 2022.
Dalam bidang pembentukan regulasi telah menyelesaikan 3 RUU, Kemudian Pengundangan Lembaran Negara (LN) sebanyak 201 Peraturan Perundang-Undangan (PUU).
Dalam bidang Pelayanan dan Penegakan Hukum, telah diterapkannya Second-Home Visa, Pada Pelayanan Publik Penerbitan Paspor sebanyak 2.868.261 paspor dan pemberian Izin Tinggal Keimigrasian sebanyak 33.131.
Kemudian melakukan pembinaan 7.639 Klien Pemasyarakatan sehingga ybs sudah dapat bekerja, Pelayanan publik lainnya yakni penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sebanyak 187.852 permohonan.
Capaian dalam bidang kekayaan intelektual lainnya adalah dengan diluncurkannya berbagai inovasi revolusioner layanan publik, berupa POP (Persetujuan Otomatis Pencatatan), Kemudian Penyelesaian permohonan Badan Hukum dan Badan Usaha sebanyak 857.423, ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura.
Pada bidang Penegakan dan Pemajuan HAM telah dilaksanakan diseminasi HAM, dan Yankomas Hukum; serta menetapkan Kabupaten/Kota yang Peduli HAM.
Bidang dukungan manajemen telah terimplementasi merit system dan keberhasilan lainnya di bidang pengembangan SDM yang dilakukan BPSDM dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Dalam kegiatan ini Menkumham menandatangani Serah Terima Tanah Barang Milik Negara (BMN) dari KPK kepada Menkumham serta Penyampaian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Kinerja Tahun 2023 Kemenkumham oleh Menkumham.
Setelah refleksi akhir tahun 2022, kegiatan dilanjutkan dengan arahan dan penguatan tugas dan fungsi kepala seluruh Kakanwil oleh Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto.
