Jakarta – Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi resmi menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dari Rp. 7.650/liter menjadi Rp. 10.000/liter, Solar subsidi dari Rp. 5.150/liter menjadi Rp. 6.800/liter dan Pertamax Non Subsidi dari Rp. 12.500/liter menjadi Rp. 14.500/liter pada Sabtu (03/09).
Langkah ini diambil presiden di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang melonjak akibat dari krisis dunia.
“Anggaran subsidi kompensasi energi 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp. 152,5 triliun menjadi Rp. 502,4 triliun dan akan meningkat terus”, jelas Jokowi.
Tentu ini menjadi langkah yang berat bagi pemerintah, di satu sisi pemerintah menginginkan harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, namun di satu sisi subsidi yang harusnya dinikmati oleh masyarakat kurang mampu malah dinikmati oleh sekelompok masyarakat yang mampu.
“Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia, namun saya harus membuat keputusan yang sulit dan mengalihkan subsidi agar harus lebih menguntungkkan bagi masyarakat kurang mampu”, tutur Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi juga menjelaskan bahwa sebagian subsidi BBM ini akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran seperti :
a. BLT BBM sebesar 12,4 triliun, diberikan kepada 20,5 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp.150.000/bulan dan akan disalurkan mulai bulan September 2022 selama 4 bulan;
b. Rp. 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp.3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah sebesar Rp. 600.000/perpekerja;
c. Menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp. 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online dan nelayan;
Menyikapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo meminta seluruh jajaran agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan bijak menggunakan BBM subsidi seperti arahan Presiden Jokowi.
Heni Susila Wardoyo menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Gorontalo akan mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi dan akan mensosialisasikan kepada seluruh jajaran dapat memahami keputusan yang diambil pemerintah, agar subsidi yang diberikan lebih tepat sasaran.
