Gorontalo – (25/08) Dalam rangkaian pelaksanaan DJKI mengajar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Gorontalo melaksanakan persiapan yang matang antara lain melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta.
Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Sarton Dali didampingi fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Penyuluh Hukum melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Koordinator Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Irma Mariana.
Pada kesempatan tersebut, Sarton Dali menyampaikan beberapa hal terkait kesiapan DJKI mengajar pada Kanwil Kemenkumham Gorontalo yang akan dilaksanakan pada bulan September 2022 mendatang.
Persiapan yang dimaksudkan yaitu persiapan sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan, materi yang diajarkan dan hal-hal teknis lainnya disiapkan oleh Kantor Wilayah.
Menanggapi hal yang disampaikan, Irma Mariana menjelaskan bahwa untuk sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan DJKI Mengajar merupakan sekolah yang telah dipilih oleh Kantor Wilayah meliputi 5 sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah tingkat pertama.
Selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya, Irma Mariana menjelaskan bahwa akan diadakan rapat akhir pelaksanaan kegiatan DJKI mengajar, pada rapat tersebut akan dijelaskan terkait teknis pelaksanaan dan materi yang akan diberikan kepada para siswa.
Seperti diketahui bahwa pada tahun ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan Program DJKI Mengajar. Program ini adalah kegiatan mengajar kekayaan intelektual pada sekolah dasar dan sekolah menengah Pertama yang terpilih hasil kerja sama antara DJKI dan Kantor Wilayah Kemenkumham.
DJKI mengajar sendiri merupakan program edukasi yang sukses dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI dan citra DJKI Kemenkumham yang mengayomi. Kegiatan DJKI Mengajar.
DJKI mengajar sendiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2022 terpusat di Makassar dan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan rencana menghadirkan Gubernur se Sulawesi, Maluku dan Papua.
