Gorontalo – Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 dari Anggota I BPK RI kepada Menkumham dilaksanakan di Graha Pengayoman, Selasa (19/7).
Adapun jenis pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 jo UU Nomor 15 Tahun 2006, adalah pemeriksaan laporan keuangan yaitu menilai kewajaran laporan keuangan, pemeriksaan kinerja yaitu menilai aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas, dan PDTT yaitu memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan Capaian Opini WTP Laporan Keuangan Tahun 2021 merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Menkumham juga menyampaikan apresiasi kepada bapak Nyoman Adhi Suryadnyana beserta tim pemeriksa BPK RI yang selama proses pemeriksaan telah berusaha dan bekerja keras untuk memastikan pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kementerian Hukum dan HAM sendiri telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) sebanyak 3 kali dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali. WTP DPP diraih Kemenkumham pada tahun 2010, 2012, 2014 sedangkan WTP diraih pada tahun 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020 dan 2021.
Dan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Yasonna mengingatkan bahwa keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. “Tetap berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan capaian Opini WTP dimasa yang akan datang”, ucap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo secara daring, hadir Kepala Kantor Wilayah Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Administrasi Burhazir Zamda, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bagus Kurniawan, Kepala Divisi Keimigrasian Andry Indrady, Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN R. Indah Rahmatiya, serta jajaran Sub Bagian Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo.
