Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo bersama Kepala Divisi Administrasi melakukan koordinasi dengan Biro BMN Sekretariat Jenderal terkait pembangunan Lapas Gorontalo Kanwil Kemenkumham Gorontalo Senin (27/6).

Hari ini Kakanwil Kemenkumham Gorontalo beserta Kadiv Administrasi melakukan koordinasi di dua unit eselon I masing-masing di Biro BMN dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI

Adapun agenda Kakanwil dan Kadivmin pada Biro BMN Setjen membahas terkait penggunaan tanah milik Lapas Gorontalo yang saat ini diatasnya telah berdiri bangunan gedung serbaguna milik pemerintah provinsi Gorontalo.

Selain itu dalam koordinasi ini juga disampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Gorontalo akan mengajukan permohonan tambahan hibah tanah ke pemerintah provinsi Gorontalo dengan penambahan luasan tanah yang berlokasi di kelurahan Hutuo kec. Limboto kab. Gorontalo saat ini didalamnya telah dibangun Lapas Perempuan Gorontalo.

Luasan tanah sebagaimana dimaksud rencananya akan digunakan untuk relokasi Lapas Gorontalo, karena selain bangunannya yang sudah dalam kondisi tua, dan jika hujan sering terdampak banjir.

Menanggapi hal tersebut Koordinator Kelompok Substansi Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN Biro BMN, Yuhartono meminta agar Kanwil Kemenkumham Gorontalo mengusulkan kembali usulan hibah sedetail mungkin berdasarkan PMK 165 tahun 2021 ke pemerintah provinsi Gorontalo dengan harapan agar pemprov dapat memenuhi permintaan tersebut.

Selain itu, terkait lahan Lapas Gorontalo yang saat ini sudah berdiri bangunan milik provinsi Gorontalo, Yuhartono meminta agar Kanwil membuat telaahan terkait permasalahan tersebut, selanjutnya nanti akan dibahas bersama Sekjen dan Dirjen Pas.