Gorontalo – Kamis (9/6), Kunjungan Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Media dan Komunikasi, Milton Hasibuan, dalam kunjungannnya ke Gorontalo di hari kedua melakukan pembinaan dan pemantauan dalam rangka pembinaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di beberapa unit pelaksana teknis sekitar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Unit pelaksana teknis yang dikunjungi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo, Lapas Kelas IIA Gorontalo dan Lapas Perempuan Kelas III Gorontao.
Dalam kunjungannya ke UPT, Staf khusus Menkumham didampingi Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Heni Susila Wardoyo, Kadiv Keimigrasian, Andry Indrady, Kadiv Pemasyarakatan, Bagus Kurniawan dan Kadiv Yankumham, Hadiyanto.
Pada Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo, Staf Khusus Menkumham, diterima Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo dan jajaran, selanjutnya diarahkan untuk meninjau langsung ruang layanan publik WNI dan WNA, ruang Detensi Imigrasi, ruang kerja pegawai, serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan lainnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Kantor Imigrasi Gorontalo dan pemutaran video profil kantor, yang menjelaskan upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Setelah melakukan pemantauan di Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo, Staf Khusus Menkumham melanjutkan kunjungannya ke Lapas Kelas IIA Gorontalo dan diterima Plh. Kepala Lapas Tjahja Rediantana dan jajaran. Setelah tiba di Lapas Gorontalo, Staf Khusus Menkumham memantau fasilitas dan ruang pelayanan publik, beberapa inovasi WBP, mengunjungi ruang kegiatan kerja dan ruang rawat inap/poliklinik.
Kunungan terakhir di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dan diterima oleh Plt. Kepala LPP Guyub Sudarmanto dan jajaran. Seperti pada dua UPT sebelumnya, staf khusus memantau fasilitas dan ruang pelayanan publik, beberapa inovasi WBP, mengunjungi ruang kegiatan kerja dan keadaan blok hunian. Di Lapas Perempuan, Staf Khusus sempat berbincang dengan beberapa WBP perempuan dan memberikan motivasi dan semangat dalam menjalani hari-hari masa pidana di dalam Lapas.
Dalam kunjungan di tiga UPT tersebut, Staf Khusus Menkumham memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran, dalam arahannya bahwa inti dari pembangunan zona integritas adalah mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Untuk mewujudkannya, maka satuan kerja harus berintegritas dan berkinerja tinggi. Pembangunan zona integritas harus dipahami oleh seluruh pegawai dalam satuan kerja, dengan cara perubahan mindset pegawai dan penerapan tata nilai PASTI.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa membangun zona integritas diperlukan pembangunan budaya kerja dan pembangunan sistem yang menutup peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, satuan kerja harus dapat melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai tentang Reformasi Birokrasi dan melakukan publikasi secara transparan kepada masyarakat mengenai alur pelayanan, sehingga jika terdapat hal yang menyimpang, masyarakat dapat melakukan pengaduan.
