Jakarta - Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, Kepala Bidang HAM selaku ketua MPDN Kota Gorontalo, Bintang Napitupulu, serta tim joint audit Yuliska Filastri Ruruh dan Hidayat Yunus dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo laksanakan Koordinasi dan Konsultasi Teknis Terkait audit internal Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) kepada notaris di bagian notariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 23 Mei 2022.
Dalam kesempatan tersebut, tim disambut langsung oleh Direktur Perdata, Santun Maspari Siregar yang didampingi oleh Nunung Harniati selaku Sub Koordinator Dokumentasi Notariat dan Sekretariat MPPN. Tim yang diketuai oleh Bintang Napitupulu menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi dan konsultasi yaitu terkait hasil audit terhadap beberapa notaris di Kota Gorontalo yang terindikasi beresiko tinggi, dimana hampir semua notaris tidak pernah mengisi form CDD dan EDD yang sudah dikirimkan oleh Kenotariatan Ditjen AHU.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Perdata Santun Maspari Siregar memberi pesan kepada auditor bahwa jika menemui notaris yang tidak mau menerapkan PMPJ, maka resiko akan ditanggung sendiri jika terjadi permasalahan dikemudian hari karena dianggap turut serta menjadi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Oleh karenanya jika notaris yang tidak mau menerapkan PMPJ bisa dimintakan untuk diaudit langsung oleh PPATK bahkan KPK.
Menurut Nunung Harniati, bahwa penilaian notaris yang beresiko tinggi tersebut berdasarkan kuisioner yang diisi oleh Notaris sendiri sehingganya data tersebut yang digunakan oleh Kenotariatan Ditjen AHU sebagai data dukung dari masing-masing kanwil. Jadi form CDD dan EDD yang sudah diisi, kemudian dilaporkan juga melalui GOAML.
Penerapan PMPJ ini dilakukan terhadap pekerjaan notaris di luar pembuatan Akta, seperti menawarkan jasanya untuk membantu pengguna jasa di luar dari pembuatan akta dan patut diduga dananya berasal dari sumber yang mencurigakan.
Disamping Koordinasi tim yang diketuai Bintang Napitupulu, terdapat juga Tim lainnya yang melakukan koordinasi dan konsultasi teknis terkait Pendaftaran Badan Hukum pada Direktorat Perdata Dirjen AHU. Tim ini diterima langsung oleh Kepala Seksi Perseroan Terbuka, Keuangan dan Penanaman Modal, Endah Widyaningsih. Pertemuaan ini d̤i̤a̤w̤a̤l̤i̤ dengan m̤e̤m̤p̤e̤r̤k̤e̤n̤a̤l̤k̤a̤n̤ d̤i̤r̤i̤ d̤a̤n̤ Tim men̤y̤a̤m̤p̤a̤i̤k̤a̤n̤ h̤a̤l̤-̤h̤a̤l̤ y̤ang̤ m̤a̤n̤j̤a̤d̤i̤ b̤a̤h̤a̤n̤ k̤o̤o̤r̤d̤i̤n̤a̤s̤i̤ k̤e̤ B̤a̤d̤a̤n̤ H̤ṳk̤ṳm̤ A̤H̤Ṳ d̤a̤n̤ menyerahkan d̤a̤t̤a̤ terkait j̤ṳm̤l̤a̤h̤ Pe̤r̤s̤e̤r̤o̤a̤n̤ Pe̤r̤s̤e̤o̤r̤a̤n̤g̤a̤n̤ y̤ang̤ t̤e̤r̤d̤a̤f̤t̤a̤r̤ d̤i w̤i̤l̤a̤y̤a̤h̤ G̤o̤r̤o̤n̤t̤a̤l̤o̤. Pada kesempatan ini pula Tim mendapat penjelasan mengenai juknis yang terdapat pada aplikasi AHU online.
