Marisa - Senin (23/5), Metode penilaian pembangunan zona integritas satker menuju WBK/WBBM pada jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana sebelumnya penilaian hanya dilakukan oleh TPI Itjen, tahun ini penilaian melibatkan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I masing-masing satker. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas satker yang akan diusulkan ke tahap penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN-RB. Oleh karenanya peran aktif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pembina satker di lingkungannya benar-benar dituntut maksimal.
Sejalan dengan hal tersebut, 3 hari setelah mengikuti Desk Evaluasi Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal (TPI Itjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo melalui Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (HRBTI) langsung melaksanakan tindaklanjut berupa pembinaan Satuan Kerja yang berhasil masuk tahap penilaian Panel TPI.
Tim yang dipimpin oleh Kepala Subbagian HRBTI, Raman Helingo mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pohuwato (Lapas Pohuwato) untuk memberikan pembinaan dimaksud. Kepala Lapas Pohuwato, Irman Jaya didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha, Foni Ambo serta Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Deddy Abdul, menyambut baik setiap arahan dan petunjuk yang disampaikan oleh Tim.
"Banyak perbaikan yang disampaikan oleh TPI Itjen dalam Desk Evaluasi mulai dari Yel-Yel, Jingle, Bentuk Paparan hingga cara penyajian materi oleh Kepala Satker. Tidak lupa pula penataan sarana dan prasarana hingga inovasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu pengelolaan website dan media sosial untuk publikasi informasi layanan serta hasil survey IPK-IKM, data manajemen risiko dan laporan akuntabilitas harus benar-benar diseriusi. Besar harapan kami agar Lapas Pohuwato mampu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun ini", tutup Kasubbag HRBTI.
