Gorontalo - (20/04) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo untuk memastikan pelaporan capaian aksi HAM Pemda Kota Gorontalo berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kegiatan koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Bintang Napitupulu, damping oleh Penyuluh Hukum Pertama, Ira Pakaya, dan fungsional umum pada Bidang HAM, Fitron Pomalingo.
Koordinasi diawali dengan mengunjungi Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo. Tim diterima oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Ridwan Kaharu. Bintang menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi yang kemudian dilanjutkan dengan melontarkan pertanyaan kepada perwakilan Pemda Kota Gorontalo perihal kendala yang dihadapi dalam Pelaporan Capaian Aksi HAM.
Pada kesempatan ini, Ridwan menjelaskan bahwa tidak ada kendala yang berarti hanya saja hingga saat ini Bagian Hukum Pemda Kota Gorontalo masih menunggu data dukung dari OPD terkait. Menindaklanjuti hal ini, Bagian Hukum Pemda Kota Gorontalo akan melaksanakan koordinasi kembali dengan OPD terkait agar segera mengirimkan data dukung yang dibutuhkan agar pelaporan Capaian Aksi HAM periode ini dapat diselesaikan tepat waktu.
Selanjutnya koordinasi dilaksanakan di Bappeda Kota Gorontalo yang diterima oleh Operator Pelaporan Aksi HAM, Yogi. Pada kesempatan ini, Kepala Bidang HAM menyampaikan bahwa periode pelaporan capaian aksi HAM yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 06 s.d 12 Mei 2022 diundur menjadi tanggal 10 s.d 20 Mei 2022, untuk itu koordinasi antara Bagian Hukum dan Bappeda Kota Gorontalao perlu ditingkatkan agar pelaporan capaian aksi HAM berjalan lancar dan dapat dilaporkan tepat pada waktunya.
Dengan dilaksanakannya koordinasi hari ini, maka diharapkan pelaporan capaian aksi HAM di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan lancar, diselesaikan tepat waktu serta tercapainya hasil yang baik. Untuk mencapai semua ini, diperlukan Kerjasama yang baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dan Pemerintah Daerah terkait.
