Gorontalo – Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Triwulan I Tahun Anggaran 2022, Biro Keuangan menggelar kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2022 secara daring melalui virtual zoom pada Selasa (19/4).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Divisi Administrasi, Burhazir Zamda serta Kabag Umum dan Kasubbag Keuangan dan BMN hadir mengikuti kegiatan secara virtual bertempat di ruang rapat Kakanwil.
Kegiatan ini diselenggarakan mulai pukul 08.00 WIB. diawali dengan penyerahan piagam penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Ajaran 2021 yang terdiri dari 2 kategori yaitu kategori unit utama dan kategori kantor wilayah.
Selanjutnya Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto menyampaikan terkait evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Triwulan I Tahun Anggaran 2022. “Saya harapkan seluruh satuan kerja dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memperhatikan penilaian IKPA Tahun 2022” tutur Wisnu.
Lebih lanjut Wisnu menjelaskan langkah-langkah peningkatan nilai IKPA di tahun 2022 yaitu dengan segera melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai target, melakukan penyesuaian halaman III DIPA (RPD), memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus, menggunakan UP/TUP secara efektif dan efesien, memperhatikan ketentuan revisi DIPA, melakukan pengisian capaian output setiap bulan secara akurat dan melakukan pengawasan dan pengarahan pelaksanaan langkah-langkah peningkatan IKPA di kantor wilayah serta memberikan penghargaan atas capaian IKPA terbaik kepada seluruh satuan kerja dilingkungannya.
Diakhir pemaparannya, Wisnu mengharapkan kepada seluruh satuan kerja agar dapat memberikan kontribusi positif terkait dengan masalah IKPA secara keseluruhan untuk Kementerian Hukum dan HAM, dan juga agar dapat berperan aktif meningkatkan nilai IKPA dalam unit kerja masing-masing sehingga nilai keseluruhan dapat terus meningkat yang mencerminkan kualitas pengeloahan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang semakin baik.
