Gorontalo - (30/3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui pejabat fungsional penyuluh hukum menjadi narasumber pada Dialog Interaktif Mahasiswa di Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penyuluhan hukum secara langsung, yaitu berupa ceramah penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan mengangkat tema Ada Apa Dengan Papua, subtema Menyongsong Bulan Suci Ramadhan Menuju NKRI yang Berkeadilan, dan menghadirkan beberapa narasumber antara lain Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, diwakili oleh Penyuluh Hukum, Ruly Agus, SH., MH., dan Pejabat Polda Gorontalo, Juwarih, serta narasumber lain yang merupakan perwakilan dari elemen kemahasiswaan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
Pada sessi penyampaian materi, sebelum masuk ke materi inti, narasumber Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Ruly Agus memberi pengantar berupa penjelasan tentang keberadaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Gorontalo. Selanjutnya narasumber menjelaskan mengenai definisi HAM, keterkaitan antara Hukum dan HAM, serta 10 hak dasar yang ada dalam UU No. 39/1999 Tentang HAM. Narasumber secara spesifik juga menjelaskan tentang apa peranan dari Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya dalam penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, baik kekerasan terhadap masyarakat sipil maupun kekerasan yang menimpa aparat yang terjadi di sana. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Papua Barat adalah membentuk Pos-pos Pengaduan HAM di gereja-gereja yang ada di Papua Barat. Sebagai contoh untuk Kabupaten Manokwari saja terdapat 50 Pos Pengaduan HAM. Selain itu UPT-UPT yang ada di bawah Kanwil Kemenkumham Papua Barat juga telah membuka Pos pengaduan HAM.
