Gorontalo - Dalam rangka persiapan pelaporan capaian Aksi HAM B04 Tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melaksanakan kegiatan evaluasi pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM pada Senin (28/3).
Kegiatan yang dilaksanakan di aula pengayoman ini dihadiri oleh dibuka Kepala Divisi Administrasi, Burhazir Zamda mewakili Kakanwil dan dihadiri Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bintang Napitupulu, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Sarton Dali, serta peserta kegiatan yang berasal dari perwakilan instansi terkait.
“Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong pemerintah daerah khususnya BAPPPEDA baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melaporkan capaian pelaksanaan aksi HAM melalui sistem pemantauan melalui alamat website https://serambi.ksp.go.id sesuai dengan format pelaporan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Nasional Aksi HAM Tahun 2021-2025”, ucap Sarton dalam membacakan laporan tim pelaksana.
Dalam sambutannya, Burhazir Zamda menyampaikan bahwa pelaksanaan Aksi HAM ditujukan kepada kelompok rentan yang terdiri dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Hal tersebut dikarenakan minimnya akses pemenuhan hak kelompok rentan, sehingga membutuhkan tindakan dan perlakuan khusus (affirmative action) dari negara.
“Saya berharap kiranya seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo mendapat predikat Kabupaten Peduli HAM dimana salah satu indikator penilaiannya adalah pelaporan aksi hak asasi manusia”, ungkap Burhazir.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal HAM, Subkoordinator Kerja Sama dan RANHAM Wilayah IIB, Nur Fitriyati, S.H dan Syamsu Wijaya sebagai analis kerja sama yang menyampaikan format pelaporan Aksi HAM Tahun 2022.
