Gorontalo – Kepala Divisi Administrasi Burhazir Zamda membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Wilayah dalam rangka untuk meningkatkan Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Dalam laporan ketua panitia Martvina Sapii, kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bankum, JDIH ini diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Gorontalo, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
Dalam sambutannya Kepala Divisi administrasi Burhazir Zamda menyampaikan dalam rangka mendukung agenda penting pemerintah di bidang hukum, BPHN melalui Kantor Wilayah Kemenkumham memegang peran sentral yakni bagaimana melakukan penataan regulasi di daerah.
“Penguatan pembentukan peraturan Perundang-undangan, evaluasi dan penyediaan database peraturan Perundang-undangan adalah tugas penting yang diemban Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN dalam rangka penataan regulasi” Ucap Kepala Divisi Administrasi.
Diakhir sambutannya Kepala Divisi administrasi mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat lebih berpartisipasi aktif, lebih progresif dan lebih inovatif dalam melakukan pengelolaan JDIH.
“Banyak inovasi yang bisa dilakukan ditingkat daerah agar JDIH bisa semakin berkembang”, tutur Kepala Divisi Administrasi.
Hadir dalam kegiatan ini Plh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bintang Napitupulu, Kepala Bidang Hukum Rustam Sakka. Dan juga menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Biro Hukum Provinsi Gorontalo, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah data baik berupa buku maupun peraturan perundang-undangan yang diinput dalam aplikasi JDIH.
