Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mengemban salah satu program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu “Program Penegakan dan Pelayanan Hukum” mengalokasikan anggaran untuk seluruh kantor wilayah khususnya pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Balai Harta Peninggalan untuk pelayanan administrasi hukum umum dan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat diwilayah diantaranya adalah layanan notariat, layanan kewarganegaraan, layanan administrasi PPNS, layanan advokasi serta layanan administrasi hukum umum lainnya.
Selain kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan target kinerja yaitu :
- Menciptakan kondisi/iklim usaha yang ramah investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi; dan
- Menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat melalui pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UKM) di wilayah.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam rangka memenuhi target kinerja sebagaimana tersebut diatas, perlu dilaksanakan kegiatan Publikasi Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain layanan Administrasi Hukum Umum.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menyebarluaskan informasi publik terkait materi layanan administrasi hukum umum dan iklan layanan seputar tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo
Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah notaris, masyarakat dan instansi terkait di provinsi Gorontalo.