KOORDINASI INSTANSI TERKAIT DAN MONITORING LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO

Gorontalo, (Rabu, 29/07/20) Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo melalui Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan monitoring Layanan AHU. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor notaris Kabupaten Boalemo. Adapun kantor notaris yang dikunjungi yaitu Kantor Notaris Nahira, SH.,M.Kn dan Kantor Notaris Riyanto Olii, SH.,M.Kn. Adapun hal yang dikoordinasikan yaitu mengenai pelaksanaan Target Kinerja Kanwil Kemenkumham Gorontalo Tahun 2020 khususnya pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Target Kinerja dimaksud yaitu mengenai kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di wilayah. Adapun yang wajib melakukan pelaporan pemilik manfaat dimaksud adalah korporasi meliputi PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Firma, CV, Persekutuan Perdata. Guna meningkatkan pelaporan pemilik manfaat, tim menyampaikan bahwa dalam bulan Agustus 2020 nanti akan dilaksanakan diseminasi kebijakan terkait pelaporan pemilik manfaat dengan sasaran peserta Notaris dan Pemilik Korporasi (PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Firma, CV, Persekutuan Perdata).
Selanjutnya tim juga menyampaikan pelaksanaan target kinerja tentang pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di wilayah, dengan ukuran keberhasilan meningkatnya pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum yang dapat mendukung peningkatan investasi di wilayah, dimana badan usaha berbadan hukum yang menjadi target pada tahun 2020 adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, sama halnya seperti pelaporan pemilik manfaat tim juga menyampaikan bahwa dalam bulan Agustus 2020 nanti akan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan materi yang disampaikan meliputi pengenalan dan implementasi pedoman pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum, serta validasi data jumlah Badan Usaha Berbadan Hukum dengan sasaran peserta Notaris, Pelaku Usaha/Pemilik Badan Usaha Berbadan Hukum (PT dan Koperasi), Pemilik Usaha UMKM, Lembaga Keuangan, Dinas terkait yang memiliki data PT dan Koperasi.
Sedangkan monitoring Layanan Administrasi Hukum Umum yang dilaksanakan yaitu mengenai penggunaan/pemanfaatan aplikasi AHU Online. Adapun untuk pemanfaatan aplikasi AHU Online tidak mengalami kendala, hanya saja ketika sedang dilakukan pemeliharaan (maintenance) layanan sedikit terganggu namun tidak berlangsung lama.
Kegiatan yang sama sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato (Subbid Yan AHU).

PicsArt 07 31 05.02.30


Cetak   E-mail