Gorontalo – Senin (29/6), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, Budi Sarwono didampingi para Kepala Divisi diantaranya Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Jaya Saputra, Kepala Divisi Pemasyarakatan, R.B. Danang Yudiawan, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Roberia, mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 secara virtual melalui media teleconference. Rapat Koordinasi yang mengambil tema “Tatanan Normal Baru KUMHAM Pasti Produktif” ini diikuti oleh 248 peserta yang terdiri dari para Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pusat, serta para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi dari 33 Kantor Wilayah di Seluruh Indonesia.
Rapat Koordinasi dijadwalkan akan berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 29 Juni hingga tanggal 2 Juli 2020 dan diselenggarakan secara virtual dimana para peserta mengikuti setiap agenda rapat melalui media teleconference. Acara pembukaan diawali dengan Laporan oleh Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto dan dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan Sestama Badan Siber Sandi Negara serta Penandatanganan komitmen bersama secara digital tentang pengelolaan data Kementerian Hukum dan HAM Unit Utama yang disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM. “Pada rapat koordinasi evaluasi kinerja kali ini, sengaja saya memilih simbol “dua lumba-lumba mengapit logo corporate university”. Sebelum saya jelaskan makna dari logo tersebut, saya akan bercerita sedikit, pasti saudara bertanya-tanya, kenapa lumbalumba?. Lumba-lumba adalah binatang mamalia yang mempunyai kecerdasan tinggi, dia mampu menerima dan merespon instruksi dengan baik, dia hidup dan bekerja dalam kelompok dan mempunyai sifat tolong menolong baik untuk kelompoknya maupun untuk makhluk hidup lainnya. Lumba-lumba adalah binatang yang setia dan mempunyai loyalitas tinggi, mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan gerakan yang menarik dan berirama”, kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly dalam arahannya ketika membuka Rakor secara resmi.
“Kondisi New Normal ini menuntut kita merubah pola kerja dan merubah mindset kita ke arah digital. Birokrasi Digital, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Seluruh ASN harus mau dan mampu mengikuti pola kerja baru yang seluruhnya menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Saya ucapkan terima kasih atas kinerja yang telah dicapai semester I ini, memang belum maksimal tetapi saya yakin pada semester 2 nanti capaian kinerja dan realisasi anggaran akan naik secara signifikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan terus bekerja menuju kondisi normal dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, jangan terlalu paranoid dengan pandemi covid19, karena kecemasan yang berlebihan justru akan menurunkan sistem imun manusia. Segerakan membelanjakan anggaran masing-masing secara akuntabel, khususnya belanja modal karena dengan membelanjakan APBN kita akan mendorong program padat karya di sektor konstruksi dan mempercepat proses pemulihan ekonomi dimasa pandemi ini. Namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan ketrersedian waktu dan sumber daya yang ada dan dimiliki. Terkait teknologi informasi, saya minta segera diwujudkan kebijakan Presiden tentang Satu Data agar disajikan pada dashboard pimpinan yang diatur hak aksesnya, dan pastikan seluruh perangkat dan piranti baik hardware maupun software telah dilengkapi sertifikasi dan melalui mekanisme pengadaan yang akuntabel dan transparan. Pengadaan Sarana Prasarana berbasis TI hendaknya berdasarkan kebutuhan organisasi bukan kebutuhan lainnya, dan pengadaan tersebut harus melalui rekomendasi Komisi TI Kementerian.”, tambah Menteri Hukum dan HAM.