Gorontalo - Senin (5/1), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan Kegiatan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilaksanakan di Graha Pengayoman Jakarta. Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui Video Teleconference dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan UPT di seluruh Indonesia melalui aplikasi Zoom. Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo mengikuti kegiatan ini melalui Video Conference di Aula Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, Agus Subandriyo bersama para Kepala Kantor Wilayah lainnya menghadiri langsung kegiatan ini dan ikut menandatangani Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Profesor Yasonna H. Laoly bersama Ketua KPK RI, Irjen Polisi Firli Bahuri dan Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai.
“Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020, merupakan agenda yang dilaksanakan pada setiap awal tahun dalam rangka menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja Kami PASTI dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance”, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto ketika membacakan laporan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya Sekretaris Jenderal menyampaikan susunan acara dalam Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020, diantaranya: Penandatanganan secara digital: Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tingkat Pusat dan Kantor Wilayah; Pakta Integritas antara Menkumham dan MenPAN RB; Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM antara Menkumham, MenPAN & RB, Ketua KPK dan Ketua Ombudsman.Penyerahan Instruksi Menteri Hukum dan HAM tentang Revitalisasi Law and Human Right Centre, Penyerahan Surat Keputusan PNS bagi 1.983 PNS yang direkrut pada tahun 2018, dan Pembukaan Pelatihan Penguatan Pengharmonisasian Perda melalui metode Corpu dan Pembacaan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 oleh Sekretaris Jenderal didampingi Pimpinan Tinggi Madya dan Seluruh Kakanwil diikuti seluruh Pegawai Kemenkumham.
“Atas nama pribadi dan sebagai Menteri Hukum dan HAM menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi dibeberapa daerah, khususnya Pulau Jawa pada pertengahan Desember 2019 sampai minggu ini yang masih dalam proses penanganan. Kita doakan bersama, agar bencana di negeri ini dapat segera berakhir dan digantikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kelimpahan rejeki dan keberkahan bagi negeri ini. Tantangan 2020 akan semakin berat bagi Kementerian Hukum dan HAM. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan tuntas. Tapi kita harus yakin dan optimis bahwa semua hambatan dan tantangan akan menjadi peluang yang menguatkan Kementerian Hukum dan HAM. Janji Kinerja ini adalah bagian dari pondasi yang menjadi dasar dalam bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI). Kita juga telah menetapkan Target Kinerja yang merupakan buah pikir dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang harus kita laksanakan dan sukseskan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian harus menjadi atensi untuk disukseskan secara maksimal”, kata Menteri Hukum dan HAM RI dalam sambutannya.
“Dengan modal integritas yang kuat, yang selalu kita kokohkan setiap tahun melalui Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas, saya yakin kedepan jumlah satuan kerja kita yang mendapatkan predikat WBK/WBBM akan semakin meningkat. Dan yang terpenting bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja kita. Motor penggerak organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan adanya Corporate University (Corpu) diharapkan kedepan seluruh Sumber Daya Manusia Kemenkumham menjadi unggul dan terpercaya. Kemenkumham Corpu harus menyusun metode yang Up to Date, Based on Information Technology, dan mampu menjawab isu-isu strategis. Selamat bekerja, terus berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan mengasihi kita di setiap jejak langkah dan karya kita”, tutup Menteri Hukum dan HAM RI. (Humas Kumham Gorontalo)
