Gorontalo - Kamis (10/10), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Divisi Keimigrasian menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019.Kegiatan yang dilaksanakan di Meeting Room Hotel Horison Gorontalo ini dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Divisi Keimigrasian Efendi Saragih, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo Soeryo Tarto Kisdoyo, Pejabat Pengawas Divisi Keimigrasian Gorontalo, para peserta yang berjumlah 24 orang terdiri dari Unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo, Unsur TNI/POLRI, Unsur Kejaksaan, Unsur Kementerian, Unsur Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, serta JFT/JFU Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo.
Dalam Laporan Panitia yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Djanson Hutagalung selaku Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi diantara anggota Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi Gorontalo agar tercipta pengawasan orang asing yang AKTUAL (Aktif, Kreatif, Tangguh, Unggul, Amanah dan Logis) demi menjaga kedaulatan NKRI.Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra dalam sambutannya menyampaikan "Keberadaan Orang Asing atau Warga Negara Asing yang melakukan beragam kegiatan di Wilayah Hukum Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, Koordinasi antar Instansi Terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan Orang Asing di Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan.
Pengawasan Orang Asing harus dilakukan secara maksimal dan terpadu, sehingga Sinergitas antara semua stakeholder untuk saling bekerja sama dalam melakukan pengawasan untuk mewujudkan dan menjaga stabilitas keamanan di Daerah Provinsi Gorontalo".Diakhir sambutan Jaya Saputra berharap Semoga kegiatan ini berjalan lancar, bermanfaat bagi kita semua, dan tetap memegang prinsip bahwa Pemerintah Indonesia hanya Menerima Keberadaan Warga Asing yang bermanfaat bagi Bangsa dan Negara kita yang dapat masuk ke Indonesia, Tinggal dan Beraktivitas di Indonesia. Dan ini juga merupakan kebijakan Ditjen Imigrasi yang dikenal dengan "Selective Policy". (Humas Kanwil Gorontalo)
