Gorontalo - Kamis (22/8), Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo dibawah arahan Kepala Bidang Hukum Bintang Napitupulu melaksanakan Rapat Penyusunan Peta Permasalahan Hukum Tahun Anggaran 2019 dengan tema “Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. Kegiatan yang bertempat di Aula Kantor Wilayah ini diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Gorontalo, Bagian Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Gorontalo, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.Rapat dibuka langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto selaku perwakilan Kepala Kantor Wilayah serta menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo Sri Dewi R. Nani dan Perwakilan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Harun Daluku.
“Permasalahan hukum dalam konteks pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangatlah kompleks sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun harus dilibatkan dalam menangani masalah ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut mendukung penuh dan rapat ini dilaksanakan untuk menginventarisir dan mencari solusi dari permasalahan hukum yang berkaitan dengan perempuan dan anak di wilayah Gorontalo”, kata Kepala Divisi Administrasi ketika memberikan sambutan.Selanjutnya Kepala Bidang Hukum memimpin jalannya Rapat dan memberikan kesempatan kepada para Narasumber untuk menyampaikan isu-isu aktual terkait permasalahan hukum dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan ditutup dengan diskusi demi mencari solusi. (Humas Kemenkumham Gorontalo)
