Gorontalo – Sabtu (17/8), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 di Halaman Depan Kantor Wilayah. Nuansa Bhinneka Tunggal Ika begitu terasa karena sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SEK-UM.04.01-235 Tanggal 7 Agustus 2019, seluruh peserta Upacara diperintahkan untuk mengenakan Pakaian Adat dari berbagai macam daerah di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, Agus Subandriyo selaku Inspektur Upacara mengenakan Baju Bodo, pakaian adat Sulawesi Selatan. Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto dan Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra mengenakan Bili’u, pakaian adat Gorontalo serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Syarifuddin mengenakan Takowa, varian pakaian adat lainnya dari Gorontalo.
Sementara para petugas upacara dan pegawai penerima penghargaan mengenakan Pakaian Dinas Upacara I serta khusus untuk pengibar bendera mengenakan Pakaian Dinas Lapangan Malam. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Heru Setiono bertugas sebagai Perwira Upacara dan Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Yopie Sumarauw bertugas sebagai Pemimpin Upacara. Upacara yang dimulai tepat pukul 7 pagi ini berlangsung dengan tertib dan penuh hikmat. Upacara diikuti oleh para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Fungsional, dan Fungsional Umum di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo. Kepala Divisi Keimigrasian membacakan teks Proklamasi dengan penuh semangat dan penghayatan di awal Upacara. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah menyerahkan penghargaan Lencana Karya Satya kepada perwakilan Pegawai yang telah berbakti lebih dari 10 tahun.
“Tema Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah "SDM Unggul lndonesia Maju," ini sangatlah tepat jika dikaitkan dengan kondisi bangsa kita saat ini yang sedang mencurahkan semua potensi dan sumber daya menuju Indonesia EmasTahun 2045. Faktor Sumber Daya Manusia, menjadi kunci utama berhasilnya sebuah tujuan organisasi, demikian juga di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena itu maka pengelolaan ASN Aparatur dan peningkatan kapasitas SDM telah menjadi perhatian yang lebih prioritas beberapa tahun belakangan ini. Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengamanahkan pengelolaan ASN wajib berdasarkan Sistim Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, maupun kondisi fisik yang kurang sempurna; dan Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan sistem merit tersebut. Pelaksanaan merit sistim, Kementerian Hukum dan HAM telah mengawali dengan kegiatan yang paling fundamental yaitu rekrutmen pegawai atau penerimaan pegawai yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi, dengan prinsip adil dan terbuka. Kementerian Hukum dan HAM lah instansi pemerintah yang pertama kali melaksanakan test kompetensi dasar melalui Computer Assissted Test (CAT), untuk hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM telah mendapatkan penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara. Selain itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengadopsinya untuk digunakan sebagai model tes kompetensi dasar secara nasional.”, kata Kepala Kantor Wilayah ketika membacakan Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.
“Saatnya mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan perkembangan zaman, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar serta mampu berkompetisi di tingkat dunia, meskipun itu tidak mudah tetapi kita harus tetap optimis. Sebagai kado bagi Ulang Tahun Kemerdekaan kita yang ke-74 ini, mari kita buktikan bahwa seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM mampu menjadi insan pengayoman yang unggul dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan di negeri ini. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia!”, tutup Kepala Kantor Wilayah. (Humas Kemenkumham Gorontalo)
