Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

WhatsApp Image 2019 08 13 at 08.53.40

Senin, 12 Agustus 2019 pukul 19.30 WIT bertempat di Alana Hotel & Residence, Sentul – Bogor dilaksanakan kegiatan pembukaan Koordinasi Penyusunan LKIP Sekretariat Jenderal dan LKIP Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam sambutan pembukaan yang dibawakan oleh Kepala Biro Perencanaan, Iwan Kurniawan S.H., M.Si disampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu unsur penting dalam kementerian kita untuk menunjang keberhasilan proses pentahapan reformasi birokrasi secara keseluruhan. Proses penganggaran dan perencanaan keuangan yang selama ini menjadi perhatian khusus harus ditunjang dengan konsep pelaporan yang akuntabel dan terstruktur baik. “Keberhasilan kementerian kita tidak hanya terletak pada berapa besar anggaran yang dikucurkan akan tetapi juga pada seberapa besar keberhasilan dari penggunaan anggaran tersebut, output dan outcome apa yang dihasilkan serta hadirnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kinerja” demikian tutur Iwan dalam kesempatan tersebut. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI ini juga menegaskan agar seluruh jajaran tidak boleh abai dalam pengukuran keberhasilan kinerjanya yang kini telah berbasis IT seperti melalui aplikasi SMART, IKPA maupun E-Performance. “Jangan sampai kita lalai, karena anggaran yang kita terima cukup besar, dimana 55% dari total anggaran tersebut adalah belanja pegawai dan kita termasuk didalamnya”.


Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kemenpan RB, Drs. Agus Uji Hantara, ME. Dalam materi yang disampaikan setelah acara pembukaan kegiatan koordinasi penyusunan LKIP Sekretariat Jenderal dan LKIP Kementerian Hukum dan HAM RI ini, beliau menekankan betapa pentingnya pelaporan dalam setiap institusi. “Saya sangat senang hadir ditempat ini, karena kementerian hukum dan HAM telah menjalankan amanat reformasi birokrasi dengan baik. Buktinya malam ini dengan atensi khusus untuk menjadikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya secara bersama sama menjadi lebih baik lagi” demikian tutur beliau diawal materi yang disampaikan. Lebih lanjut Agus Uji Hantara menegaskan masih banyak institusi yang semangatnya seperti semangat juang 45 dalam proses perencanaan dan permintaaan anggaran, sementara semangat itu langsung kendor bila dimintakan bukti pertanggungjawaban kegiatan berupa pelaporannya. Bahkan tidak sedikit instansi yang hanya mengirimkan pasukan terbawahnya untuk mengikuti kegiatan penyusunan laporan, padahal bahasa dari pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini cukup tertata dan membutuhkan sentuhan dari para pejabat tingginya dan bukan hanya pada satu orang saja. Terkait efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sebagaimana diamanatkan presiden republik Indonesia kepada kita semua, hendaknya juga menjadi perhatian bersama. “Mari kita capai hal tersebut dengan mendorong manajemen SAKIP nya bersama sama dengan pemanfaatan IT, karena pada prinsipnya reformasi birokrasi membangun 3 budaya yakni : 1) budaya integritas, 2) Budaya Kinerja dan 3) budaya melayani. Dengan budaya ini efisiensi dan efektifitas anggaran Insya Allah bisa tercapai sebenarnya, karena instrument RB itu sebenarnya sudah banyak, hanya saja implementasi dilapangannya masih lelet” tutur Uji. “Konsep perencanaan penganggaran yang efektif dan efisien itu harus sampai pada komponen penunjangnya, jangan hanya tajuk dan tema kegiatannya yang seolah diberi label “baik sekali” untuk mengejar anggaran besar, namun ketika dibuka lebih detail, komponennya hanya rapat dan perjalanan dinas saja”. Sejalan dengan penuturan Kepala biro perencanaan KEMENKUMHAM RI, Kedepan, penganggaran harus lebih mencerna benefit dan outcome yang dihasilkan dengan memperhatikan penetapan tujuan dan sasaran, ukuran keberhasilan, target yang ingin dicapai hingga ke desain program kinerjanya.

Hadir Pula dalam Kegiatan Kali ini Perwakilan dari Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.


Dalam kesempatan materi pertama kali ini antusias peserta cukup terlihat dengan membahas seputar kebijakan pelaporan terutama penginputan keberhasilan kinerja pada BAB III hingga ke proses cascading kinerja dari level pimpinan tinggi pratama hingga ke staf sebagai garda terakhir pembagian tugas.