Gorontalo – Senin (5/3), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo melaksanakan Workshop Tunas Integritas Angkatan I Tahun 2018 dan dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari, sejak tanggal 5 hingga 7 Maret 2018 di Hotel New Rachmat Gorontalo.
“Kegiatan ini merupakan Workshop Tunas Integritas pertama di tingkat wilayah, karena selama ini pelaksanaan Workshop hanya dilaksanakan di tingkat pusat. Workshop Tunas Integritas bertujuan memberikan pemahaman dan pembekalan tentang integritas untuk membentuk ASN yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)”, jelas Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Muhammad Said selaku Ketua Panitia.
Workshop yang diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari pejabat administrator, pengawas dan pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo ini dibimbing langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Betni H. Purba dan Narasumber/trainer dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Saya mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti workshop ini dengan baik sehingga dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas tinggi sekaligus menjadi agen-agen perubahan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo”, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, Agus Subandriyo dalam sambutannya ketika membuka kegiatan.
Di sore harinya, para peserta mendapatkan materi berharga dari Narasumber istimewa, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, F. Haru Tamtomo yang menjelaskan tentang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dan untuk itu telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satuan kerja untuk diusulkan WBK/WBBM”, ungkapnya. (Humas Kanwil Gorontalo)
