Gorontalo – Selasa (25/7), Sub Bagian Penyusunan Program Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2018 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Bertempat di Aula Kantor Wilayah, rapat diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Ngadiono Basuki, dan para Penyusun Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo.
“Dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbasis kinerja, perlu dilakukan perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada Kementeriaan Negara/Lembaga untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan (Pagu Indikatif) agar menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dapat mendukung penjabaran secara konsisten sasaran strategis kebijakan Kementerian ke dalam sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah”, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, Agus Subandriyo ketika membuka rapat.
“Maksud dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk memantapkan pelaksanaan perencanaan, penyusunan program dan rencana kerja serta sinkronisasi dan sinergitas penyusunan Pagu Indikatif di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Gorontalo. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Tahun 2018 berdasarkan Pagu Indikatif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, menentukan kegiatan utama masing-masing satker dengan mempertimbangkan anggaran yang diberikan, mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada aturan, efektif dan efisien dan penyerapan anggaran secara maksimal”, jelas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Mananga P. Biantong.
“Peserta rakor diharapkan mampu membuat rencana kerja yang efisien, efektif, berkeadilan, berkelanjutan serta menerapkan penganggaran secara terpadu (unified budget), dan penganggaran berdasarkan kinerja (performance based budgeting). Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran”, tutup Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Muhammad Said. (Humas Kanwil Gorontalo)
